SHARE YA KAK!, Jakarta, 23 Mei 2025 — Indonesia memasuki pertengahan tahun dengan bayang-bayang suram di sektor ekonomi. Berbagai indikator menunjukkan pelemahan yang serius. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal I 2025 hanya mencapai 4,87%, angka terendah dalam lebih dari tiga tahun terakhir.
Lebih mencemaskan lagi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi tahunan sebesar 0,09% pada Februari 2025—deflasi pertama dalam dua dekade terakhir. Ini bukan sekadar angka statistik. Deflasi menjadi sinyal bahwa daya beli masyarakat tengah terpuruk.
Daya Beli Melemah, Dompet Masyarakat Makin Tipis
Penurunan harga bahan pangan dan tarif listrik memang terlihat menguntungkan di permukaan. Namun, fakta ini justru mencerminkan lemahnya permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga—penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional—hanya tumbuh 4,89%, terendah sejak 2023.
Fenomena ini terlihat nyata di lapangan. Warung kelontong mengeluh sepi pembeli. Pusat perbelanjaan mulai mengurangi jam operasional. Masyarakat, bahkan di kalangan menengah, kini cenderung menunda pengeluaran untuk kebutuhan non-prioritas.
Gelombang PHK 2025: Lonjakan Tak Terbendung
Kondisi ekonomi yang melemah juga memicu lonjakan pemutusan hubungan kerja (PHK). Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan bahwa sebanyak 24.036 pekerja telah terkena PHK sepanjang Januari hingga April 2025. Angka ini sudah mencapai sepertiga dari total PHK sepanjang 2024.
Provinsi terdampak paling parah adalah Jawa Tengah (10.692 pekerja), disusul DKI Jakarta (4.649), dan Riau (3.546).
Sementara itu, data dari Apindo menyebutkan bahwa hanya dalam kurun waktu Januari hingga 10 Maret 2025 saja, 73.992 pekerja kehilangan pekerjaan, berdasarkan laporan BPJS Ketenagakerjaan. Industri tekstil, perdagangan besar dan eceran, serta jasa menjadi sektor yang paling terpukul—tertekan oleh kenaikan biaya produksi, relokasi pabrik, dan membanjirnya produk impor.
Pasar Keuangan Terguncang
Kondisi di pasar keuangan juga tidak kalah mengkhawatirkan. Pada 18 Maret 2025, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok hampir 4%, memicu trading halt dan menghapus miliaran rupiah nilai kapitalisasi pasar dalam hitungan jam.
Nilai tukar rupiah sempat melemah hingga menyentuh level Rp 16.640 per dolar AS, terendah sejak krisis moneter 1998. Meski Bank Indonesia melakukan intervensi, kepercayaan investor tetap goyah, terutama terhadap keberlanjutan proyek-proyek besar pemerintah.
Kebijakan Fiskal Masih Konservatif
Alih-alih menggelontorkan stimulus fiskal, pemerintah justru mengambil kebijakan penghematan. Instruksi Presiden No. 1/2025 memangkas anggaran sebesar Rp 306,7 triliun, termasuk menunda sebagian proyek strategis seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Langkah ini dinilai oleh sejumlah ekonom sebagai kebijakan yang kontra-produktif di tengah menurunnya konsumsi dan meningkatnya risiko pengangguran massal.
Saatnya Solusi Nyata, Bukan Wacana
Krisis ini tidak bisa dijawab hanya dengan narasi optimisme. Dibutuhkan langkah-langkah konkret dan segera, di antaranya:
- Stimulus daya beli berupa bantuan tunai dan voucher belanja domestik untuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
- Insentif fiskal dan pembiayaan murah bagi UMKM padat karya agar mampu menyerap tenaga kerja yang terdampak PHK.
- Reformasi skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) agar manfaatnya lebih cepat cair dan menjangkau pekerja informal.
- Pengendalian relokasi pabrik melalui moratorium tanpa kompensasi pekerja, serta pembentukan Satgas PHK Nasional.
- Percepatan belanja infrastruktur padat karya di daerah dengan tingkat pengangguran tinggi.
Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Ketika masyarakat mulai kehilangan pekerjaan, menahan belanja, dan pesimis terhadap masa depan, pemerintah tak bisa terus menunda aksi. Dibutuhkan keputusan berani dan berpihak pada rakyat, agar ekonomi kembali pulih—bukan hanya di atas kertas, tapi nyata di meja makan masyarakat.
(Red/Vendetta)
