SHARE YA KAK!, Jakarta — Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengeluarkan peringatan serius terkait eskalasi risiko global yang kian membayangi perekonomian nasional. Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada Rabu, 3 Juli 2025, Perry mengungkap bahwa salah satu sumber utama ketidakpastian global saat ini adalah defisit fiskal Amerika Serikat yang membengkak tajam.
“Fiskal Amerika defisitnya tinggi, 6,4% dari PDB, itu sangat besar,” ujar Perry seperti dikutip CNBC Indonesia, Kamis, 4 Juli 2025. Menurutnya, kondisi ini telah mendorong lonjakan imbal hasil (yield) obligasi pemerintah AS, yang kemudian memicu aliran modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia, menuju aset yang dianggap lebih aman seperti emas dan dolar AS.
Bank Indonesia memperkirakan, fenomena ini dapat berdampak langsung terhadap stabilitas nilai tukar rupiah serta pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Ini membawa konsekuensi pada nilai tukar, yield SBN, dan pembiayaan APBN," kata Perry. Ia menegaskan bahwa BI kini memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menjaga stabilitas di tengah tekanan global yang meningkat.
Dalam laporan yang sama, CNBC Indonesia mencatat bahwa gejolak global juga telah menimbulkan tekanan pada investor domestik dan asing, yang mulai menarik diri dari pasar negara berkembang. Perry menyebut adanya “flight to quality”, yaitu tren investor yang mengalihkan dananya ke aset-aset aman karena ketidakpastian global. “Emas naik, dolar AS menguat, negara berkembang mengalami outflow,” tuturnya.
Sinyal dari BI ini datang di saat pemerintah Indonesia tengah menghadapi tekanan fiskal dari dalam negeri. Sejumlah lembaga keuangan, termasuk Nomura, memperkirakan bahwa defisit APBN 2025 bisa melebar hingga 3,4% dari PDB. Salah satu pemicunya adalah peningkatan belanja negara secara agresif, seperti program makan bergizi gratis yang membutuhkan tambahan anggaran mencapai Rp 100 triliun.
Sebelumnya, pemerintah bersama DPR telah menyetujui pelebaran defisit APBN 2025 menjadi Rp 662 triliun atau 2,78% dari PDB. Untuk menutupnya, pemerintah akan mengandalkan kombinasi pembiayaan dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 85,6 triliun dan penerbitan surat utang negara. Namun, sejumlah ekonom memperingatkan bahwa ketergantungan terhadap SAL hanya memberi napas pendek, sementara risiko fiskal jangka panjang tetap mengintai.
Menteri Keuangan Sri Mulyani, dalam berbagai kesempatan, juga mengakui bahwa penerimaan negara tahun 2025 berpotensi meleset dari target. Proyeksi terakhir menunjukkan realisasi penerimaan negara hanya akan mencapai 95,4 persen dari rencana, dipengaruhi oleh pelemahan penerimaan pajak dan turunnya dividen BUMN. Hal ini menambah tekanan pada postur APBN dan memperkecil ruang fiskal untuk merespons krisis.
Dalam konteks ini, Bank Indonesia menekankan pentingnya koordinasi erat antara kebijakan moneter dan fiskal. Perry menyebut, BI akan terus mengelola suku bunga dan likuiditas secara hati-hati, namun peran fiskal tetap menjadi tulang punggung dalam menjaga kepercayaan pasar. “Kita perlu hati-hati dan waspada terhadap dampak rambatan global,” ujarnya.
Sejumlah analis mengingatkan bahwa jika pemerintah gagal mengelola risiko fiskal dan tekanan eksternal ini, ekonomi Indonesia bisa tergelincir ke dalam spiral yang berbahaya. Dampaknya bisa berupa pelemahan rupiah, lonjakan biaya utang, dan turunnya minat investor terhadap surat berharga negara. Apalagi, dalam situasi global yang tidak bersahabat, ruang untuk manuver kebijakan menjadi semakin terbatas.
Dengan memburuknya situasi fiskal AS sebagai pemicu utama, sinyal yang dikirimkan Bank Indonesia tak bisa dianggap remeh. Jika negara sebesar Amerika saja kesulitan mengendalikan utangnya, maka negara berkembang seperti Indonesia harus jauh lebih waspada. Seperti kata Perry, “Semua pihak harus bersiap.”
(Red/Vendetta)
