SHARE YA KAK! Morowali, Sulawesi Tengah — Aktivitas pertambangan dan pemurnian nikel di Morowali mengalami puncak ekspansi, namun dampak lingkungan dan sosial justru semakin parah. Ekosistem pesisir tercemar limbah B3, bencana lingkungan semakin sering terjadi, sementara tenaga kerja asing (TKA) asal China mendominasi lini produksi — banyak yang mengisi posisi kasar, bukan hanya ahli.
Ir. Termul Wowik, praktisi teknik lingkungan dan pengamat industri, menyebut situasi Morowali kini dalam kondisi darurat:
"Cemaran logam berat di air dan sedimen pesisir sudah pada batas kritis. Erosi tambang juga memicu banjir dan kerusakan hutan. Parahnya, belum ada pemantauan biomonitoring untuk mengukur kadar logam dalam darah warga," ujar Termul pada Jumat (13/6).
Fakta:
KLH baru saja memberikan teguran keras kepada perusahaan di IMIP akibat pelanggaran pengelolaan limbah nikel dan lalai terhadap lingkungan .
Bank data Walhi mencatat banjir bandang dan longsor tailing di Bahodopi berulang sejak akhir 2024—kerusakan hutan dan peninggian risiko ekologis melekat erat dengan aktivitas tambang .
Peneliti dari The Prakarsa juga menegaskan bahwa smelter nikel terbukti mencemari lingkungan serta menyebabkan kematian pekerja akibat tingginya angka kecelakaan .
Tak hanya soal lingkungan, persoalan ketenagakerjaan asing juga mencuat. Pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa TKA China di Morowali hanya mengisi peran ahli. Namun, Termul dan data independen mematahkan klaim tersebut:
"Fakta di lapangan menunjukkan banyak TKA yang bekerja sebagai operator alat berat, sopir, bahkan satpam — pekerjaan kasar. Sedangkan operator lokal hanya diposisikan di tingkat paling bawah," tegasnya.
Beberapa laporan mencatat bahwa visa TKA banyak yang menggunakan visa kunjungan, bukan visa kerja, yang menghindarkan perusahaan dari prosedur dan kontribusi fiskal yang seharusnya . Enam tahun terakhir, DPRD Sultra dan Tenaga Kerja setempat juga menemukan ketidaksesuaian dokumentasi legalisasi dan klasifikasi pekerjaan TKA .
Termul menyoroti ketimpangan yang terus melebar:
"Pekerja asing sering mendapat gaji jauh lebih tinggi dan fasilitas lebih baik. Sementara buruh lokal menghadapi upah rendah, risiko kerja tinggi, dan beban polusi," ujarnya.
Ir. Termul Wowik mendesak tindakan nyata:
1. Audit lingkungan dan uji biomonitoring darisegala aspek (air, sedimen, darah warga).
2. Penegasan regulasi penggunaan TKA hanya untuk posisi yang benar-benar memerlukan keahlian.
3. Reformasi distribusi upah dan kewajiban fiskal perusahaan asing.
4. Kuota lokal wajib pada proyek hilirisasi, disertai pelatihan dan transfer teknologi.
Jika tidak segera direspons, menurut Termul, Morowali bisa menjadi contoh buruk bagaimana ekspansi industri ekstraktif menenggelamkan lingkungan dan keadilan sosial.
Pihak KLH telah menyampaikan teguran serius dan berjanji memberi sanksi jika pelanggaran berlanjut . Dari kubu pemerintah daerah maupun IMIP, hingga saat ini belum muncul tanggapan resmi terhadap kritik Termul.
(Red/Vendetta)
